Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Epidemiologi

Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Epidemiologi

Menteri Kesehatan RI pada tgl 22 Agustus 2011 telah menetapkan sebuah peraturan baru yang sangat penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh seluruh tenaga kesehatan yg akan melaksanakan tugas profesinya (sebagai bidan, perawat, analis kesehatan, perawat gigi, sanitarian, nutrisionist/ahli gizi, dll). Peraturan tersebut adalah PERMENKES RI NOMOR 1796/MENKES/PER/VIII/2011 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN. Kehadiran peraturan ini untuk menggantikan PERMENKES RI NO.161/MENKES/I/2010 TENTANG REGITRASI TENAGA KESEHATAN. Dengan disahkannya PERMENKES NO 1796, maka PERMENKES NO 161 dicabut. Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.

Untuk memperoleh STR tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah dan sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik setelah dinyatakan lulus ujian program pendidikan dan uji kompetensi. Dengan adanya permenkes tersebut, maka setiap tenaga kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebelum tenaga kesehatan tersebut melaksanakan tugas keprofesiannya. Sedangkan Uji Kompetensi wajib diikuti oleh mahasiswa program kesehatan sebelum mereka lulus dari institusi pendidikannya. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia. Bagi mereka yang lulus pendidikan sebelum tahun 2011 atau sebelum Permenkes ini di keluarkan, tidak diwajibkan mengikuti Uji Kompetensi. Dan kepadanya dapat diberikan Surat Tanda Registrasi (STR) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun. (Bisa melakukan pemutihan). Batas waktu pengumpulan berkas pemutihan sampai dengan akhir Desember 2011. Untuk mendapatkan pemutihan STR tersebut, setiap tenaga kesehatan mengusulkan permohonan kepada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) melalui Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :

  1. Fotokopi KTP 1 lembar
  2. Fotocopy Ijazah (legalisir) rangkap 2
  3. Pas Foto ukuran 4×6 latar belakang merah,sebanyak 4 lembar
  4. Surat Ijin Kerja (bila ada) sebanyak 2 lembar
  5. Berkas usulan ini dapat disampaikan melalui organisasi profesinya masing-masing secara kolektif (Patelki, Persagi, PPNI, IBI, PPGI, Hakli, dll)

Diharapkan semua tenaga kesehatan, baik PNS maupun yang bekerja di swasta dapat segera mengusulkan permohonan untuk mendapatkan STR sesuai Permenkes No. 1796 tahun 2011 ini. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun. Untuk pertama kali sertifikat kompetensi diberikan selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal kelahiran tenaga kesehatan yang bersangkutan. Sertifikat kompetensi dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh STR. Yang menjadi masalah, khususnya tenaga epidemiolog (epidemiologi) –yang saya ketahui– adalah kesimpangsiuran informasi. Tenaga Epidemiologi Kesehatan (yang merupakan bagian dari Ilmu Kesehatan Masyarakat) melalui peraturan per-Undang-Undangan adalah sebuah PROFESI, dan wadah tenaga profesi epidemiologi adalah PAEI. Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia disingkat PAEI yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai “The Indonesian Epidemiology Association” merupakan organisasi profesi ahli epidemiologi di Indonesia. PAEI diresmikan berdirinya di Kampus FKMUI Depok pada tanggal 14 Maret 1989. Pengurus Pusat PAEI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. PAEI disahkan menjadi Badan Hukum Perhimpunan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-21.AH.01.06 tahun 2010 tanggal 18 Pebruari 2010. Namun, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia belum terbentuk di Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan sehingga tidak ada yang mewadahi profesi epidemiologi di Kabupaten Maros. Apakah profesi epidemiologi di Kabupaten Maros bisa mendapatkan STR? Mengenai PERMENKES RI NOMOR 1796/MENKES/PER/VIII/2011 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN dapat di download di link di bawah ini.
http://www.hukor.depkes.go.id/up_prod_permenkes/PMK%20No.%201796%20ttg%20Registrasi%20Tenaga%20Kesehatan.pdf